.png)
.png)
Jakarta, tempodaily.com – Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, umat Islam di Indonesia kembali dihadapkan pada potensi perbedaan dalam penetapan awal puasa. Perbedaan ini muncul akibat metode yang digunakan oleh pemerintah dan beberapa organisasi Islam dalam menentukan awal bulan Ramadan.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat pada Jumat, 28 Februari 2025. Sidang ini akan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai organisasi Islam, ahli astronomi, serta pihak terkait lainnya. Dalam sidang tersebut, hasil pemantauan hilal atau rukyatul hilal dari berbagai titik pengamatan di seluruh Indonesia akan menjadi dasar penetapan awal Ramadan.
Di sisi lain, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah lebih dulu mengumumkan bahwa 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. Penetapan ini didasarkan pada metode hisab atau perhitungan astronomi yang telah menjadi pegangan Muhammadiyah dalam menetapkan awal bulan Hijriah.
Menurut Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, posisi bulan pada 28 Februari 2025 menunjukkan bahwa kriteria baru MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) bisa terpenuhi di beberapa wilayah perbatasan seperti Aceh. Namun, pengamatan hilal bisa menghadapi kendala karena faktor cuaca dan visibilitas hilal yang sangat tipis.
Jika rukyatul hilal tidak berhasil dilakukan, pemerintah memiliki dua opsi utama: menetapkan 1 Ramadan pada 1 Maret 2025 berdasarkan metode hisab atau menundanya menjadi 2 Maret 2025 jika keputusan bergantung pada hasil rukyat.
Perbedaan penentuan awal Ramadan antara pemerintah dan Muhammadiyah bukanlah hal baru di Indonesia. Selama bertahun-tahun, perbedaan ini terjadi karena metode yang digunakan tidak selalu menghasilkan tanggal yang sama. Namun, meskipun terdapat perbedaan dalam penetapan, umat Islam diimbau untuk tetap menjaga persatuan dan saling menghormati keyakinan serta metode yang digunakan oleh masing-masing pihak.
Di berbagai daerah, umat Islam yang mengikuti keputusan pemerintah maupun Muhammadiyah telah terbiasa menghadapi perbedaan ini dengan sikap toleransi. Sejumlah tokoh agama pun mengingatkan bahwa perbedaan dalam metode penetapan awal bulan hijriah tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan, melainkan harus disikapi dengan bijak. Kesamaan dalam niat beribadah dan semangat menjalankan Ramadan dengan penuh keimanan menjadi hal yang lebih utama.
Dengan demikian, perbedaan awal Ramadan yang mungkin terjadi pada tahun 2025 ini diharapkan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Semua pihak diharapkan bisa menyikapi perbedaan ini dengan sikap saling menghargai agar suasana Ramadan tetap penuh dengan kedamaian dan keberkahan.
Red_An
